Makassar, SAWIT INDONESIA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa peningkatan produktivitas kelapa sawit rakyat di Kabupaten Luwu Utara tidak cukup hanya mengandalkan bantuan program atau tingginya harga tandan buah segar (TBS). Perubahan pola pikir dan cara pengelolaan budidaya menjadi kunci agar kebun sawit rakyat mampu menghasilkan rendemen dan produktivitas yang lebih baik.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perkebunan – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Nurul Fitriani Alimuddin, saat membuka Pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit dan ISPO, Program Pengembangan SDM Perkebunan (SDMP) 2026 yang diselenggarakan Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), pada Jum’at (24 Juli 2026), di hotel ternama di Makassar.
Menurut Nurul, pelatihan yang diikuti 92 peserta (pekebun, penyuluh, tenaga pendamping dan ASN) harus mampu menghasilkan perubahan nyata di tingkat pekebun, bukan sekadar menjadi kegiatan seremonial.
“Kami sangat berharap ini bukan hanya sekadar pelatihan, tetapi harus ada before dan after. Setelah pelatihan, apa yang berubah? Harus ada perubahan cara petani mengelola kebun sawitnya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sejak 2022 hingga saat ini sebanyak 809 pekebun sawit asal Kabupaten Luwu Utara telah mengikuti pelatihan yang didanai BPDP. Jumlah tersebut masih akan bertambah karena pada tahun ini Sulawesi Selatan kembali memperoleh dua kesempatan pelaksanaan pelatihan.
Nurul mengapresiasi komitmen BPDP yang terus mendukung pengembangan sektor sawit melalui berbagai program, mulai dari Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bantuan sarana dan prasarana, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Lebih lanjut, Nurul menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama yang masih dihadapi pekebun sawit di Sulawesi Selatan adalah rendahnya rendemen minyak sawit. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pemerintah provinsi bersama DPRD Sulawesi Selatan di sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS), rendemen kebun rakyat masih berada di kisaran 17 persen atau di bawah standar 20 persen.
